PELAIHARI NEWS– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut menyampaikan jawaban dan tanggapan resmi atas pemandangan umum delapan fraksi DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam rapat paripurna di Ruang Rapat DPRD Tala, Rabu (09/09/2026). Jawaban tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Tanah Laut, H. M. Zazuli.
Penyampaian tanggapan ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat paripurna tersebut, Wabup menegaskan komitmen Pemkab Tala untuk memperkuat kemandirian fiskal serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah yang disiapkan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi aset daerah, serta penguatan kinerja BUMD tanpa menambah beban masyarakat.
Menanggapi pertanyaan fraksi mengenai defisit APBD, dijelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat rendahnya proyeksi pendapatan daerah serta ketidakpastian penerimaan transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, belanja prioritas dan belanja wajib tetap dipenuhi dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sesuai ketentuan hukum.
Terkait efektivitas penyerapan anggaran, Pemkab Tala akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, mempercepat proses pembayaran pengadaan barang dan jasa, serta memberikan asistensi bagi SKPD yang realisasi anggarannya masih rendah. Selain itu, ketepatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran akan ditingkatkan guna mencegah timbulnya SiLPA yang tidak produktif.
Di bidang pembangunan infrastruktur, belanja modal diarahkan berdasarkan skala prioritas dengan fokus utama pada perbaikan jalan penghubung desa serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di kawasan sentra pertanian untuk menunjang ketahanan pangan daerah. Pemkab Tala juga menekankan keterbukaan publik terkait pengelolaan APBD serta dorongan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM, koperasi, dan sektor pertanian.
Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Bupati H. M. Zazuli mengapresiasi seluruh masukan dan saran dari fraksi-fraksi DPRD yang menjadi bahan penyempurnaan penyusunan APBD agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Pembahasan lanjutan nantinya dilaksanakan melalui rapat kerja bersama Badan Anggaran DPRD.
About the Author
