PELAIHARI NEWS – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tanah Laut, H. M. Zazuli, di Balairung Tuntung Pandang Pelaihari pada Rabu (29/7/2026).
Mengusung tema “Sinergi Pengadaan Barang/Jasa se-Kalimantan Selatan 2026: Mewujudkan UKPBJ Proaktif, Manajemen Risiko Kontrak Strategis, dan Penguatan Tata Kelola Berkelanjutan”, forum ini dihadiri oleh jajaran UKPBJ kabupaten/kota se-Kalsel, perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, serta para pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tanah Laut H. M. Zazuli menegaskan pentingnya pergeseran paradigma dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, sektor ini memiliki peran vital sebagai motor penggerak keberhasilan pembangunan di daerah.
“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bukan lagi dipandang sebagai aktivitas administratif semata, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas H. M. Zazuli.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, LKPP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan seluruh stakeholder adalah kunci utama untuk menciptakan sistem pengadaan yang modern, terintegrasi, serta berorientasi pada hasil nyata.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Selatan, Munazir Hadrani, menyampaikan bahwa hampir seluruh program kerja pemerintah saling berkaitan erat dengan proses pengadaan barang dan jasa.
“Hampir seluruh kegiatan pemerintah melibatkan pengadaan barang/jasa. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, peningkatan pelayanan publik, hingga sektor-sektor lainnya dipastikan bersentuhan langsung dengan proses pengadaan,” jelas Munazir.
Melalui penyelenggaraan RAKORTEK ini, diharapkan seluruh UKPBJ di Kalimantan Selatan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas aparatur pengadaan, serta menyamakan persepsi dalam menghadapi tantangan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah menuju arah yang lebih profesional dan berkelanjutan.
About the Author
