PELAIHARI NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut resmi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Tanah Laut pada Senin (13/07/2026).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Laut, H. Khairil Anwar. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS ini merupakan tahapan awal yang sangat fundamental dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus menjadi wujud nyata dari pelaksanaan fungsi anggaran yang melekat pada DPRD.
Fokus Pada 7 Prioritas Pembangunan Daerah
Bupati Tanah Laut, H. Rahmat, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ismail Fahmi, S.E., M.T., hadir untuk membacakan pengantar nota keuangan tersebut. Dalam paparannya, Ismail Fahmi menyampaikan bahwa Tahun Anggaran 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut periode 2025-2029.
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pun telah menetapkan tujuh prioritas pembangunan strategis untuk tahun 2027, yang meliputi:
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Penguatan ekonomi daerah.
Pemantapan ketahanan pangan.
Pembangunan infrastruktur yang merata.
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Akselerasi pengentasan kemiskinan.
Pengelolaan kualitas lingkungan hidup.
”Kebijakan daerah tahun anggaran 2027 diarahkan pada upaya peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan. Sementara untuk pos belanja, kita tetap mengedepankan prinsip money follow program dan spending better,” ujar Ismail Fahmi.
Rincian Proyeksi Anggaran 2027
Dalam nota keuangan yang disampaikan, Sekda Tanah Laut merinci estimasi postur anggaran untuk tahun 2027. Dari data yang dipaparkan, anggaran diproyeksikan mengalami defisit karena target pendapatan lebih kecil dibanding rencana belanja.
Berikut adalah rincian proyeksi KUA-PPAS Tanah Laut TA 2027:
Total Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp1.600.881.364.739, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp269.866.922.739 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.331.014.442.000.
Total Belanja Daerah diproyeksikan mencapai Rp1.975.893.216.636,06.
Defisit Anggaran tercatat sebesar Rp375.011.851.897,06, sebagai akibat dari besaran anggaran pendapatan yang lebih kecil dari alokasi belanja.
Menutup penyampaiannya, Sekda optimis bahwa sinergi dan kolaborasi yang kuat antara eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) akan menjadi modal utama. Kerja sama ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan anggaran yang berkualitas, tepat sasaran, transparan, serta akuntabel demi kemajuan masyarakat Bumi Tuntung Pandang.
Rapat Paripurna ini juga turut dihadiri oleh jajaran Wakil Ketua dan Anggota DPRD Tanah Laut, para Staf Ahli, Asisten, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga para Camat se-Kabupaten Tanah Laut.
