PELAIHARI NEWS – Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto, menghadiri kegiatan Sinergi Nasional Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Desa di Jakarta pada Selasa (19/05/2026). Forum strategis ini berfokus pada Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Desa demi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan berskala nasional ini dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Kepala LKPP RI Sarah Sadiqa, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Turut hadir sejumlah kepala daerah, di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, serta para kepala desa yang menjadi piloting kematangan PBJ desa.
Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa desa merupakan wajah pertama negara. Oleh karena itu, tata kelola desa yang baik dan berintegritas akan menjadi pondasi penting bagi kemajuan Indonesia.
”Desa adalah wajah pertama negara. Kalau desa tertata dengan baik dan memiliki tata kelola yang berintegritas, maka Indonesia akan kuat,” jelas pernyataan resmi dari Diskominfostasan Tala.
Sinergi Program Desa Antikorupsi
Selain menghadirkan materi akselerasi pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan kepercayaan publik serta menyejahterakan masyarakat, agenda ini juga mendiskusikan implementasi Program Desa Antikorupsi.
Program yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Kementerian Desa PDT, Kemendagri, dan Kemenkeu ini telah berjalan sejak 2021. Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 235 desa antikorupsi telah terbentuk di berbagai wilayah Indonesia. Program ini menitikberatkan pada transparansi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Dorong Kolaborasi Octahelix
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam membangun desa. Ia mendorong penerapan kolaborasi octahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga media massa guna mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Melalui forum Sinergi Nasional ini, diharapkan terjadi proses saling belajar antar-desa di seluruh Indonesia dalam memperkuat sistem pemerintahan. Dengan penguatan ini, pembangunan desa diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, sejalan dengan semangat: “Berawal dari Desa, Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi.”
About the Author
