PELAIHARI NEWS– Masalah ketahanan pangan dan tingginya biaya produksi menjadi sorotan utama dalam kegiatan Reses Masa Persidangan Pertama tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Tanah Laut, Joko Pitoyo.
Kegiatan yang berlangsung di RT 02 Dusun 1, Desa Tirtajaya, Kecamatan Bajuin pada Seni malam (27/4/26) ini merupakan reses perdana Joko Pitoyo di periode kedua masa jabatannya untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Pelaihari dan Bajuin.
Dalam pertemuan tersebut, suasana hangat silaturahmi berubah menjadi ruang diskusi saat warga memaparkan kondisi sektor pertanian saat ini. Masalah paling krusial yang dihadapi warga adalah sulitnya akses terhadap BBM jenis solar subsidi.
Ketua Gapoktan Desa Tirtajaya, Suwarno, mengungkapkan bahwa petani saat ini merasa resah dengan harga solar di tingkat eceran. Lantaran tidak bisa membeli langsung ke SPBU untuk kebutuhan alat mesin pertanian (alsintan), petani terpaksa membeli eceran dengan harga 18.000 hingga Rp20.000 per liter.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa memberikan kebijakan jatah BBM subsidi khusus untuk petani, seperti halnya yang selama ini diterima oleh para nelayan,” ujar Suwarno di hadapan anggota dewan.
Menanggapi hal tersebut, Joko Pitoyo mengakui adanya disparitas harga yang sangat tinggi antara BBM subsidi dan non-subsidi pasca kenaikan harga beberapa waktu lalu. Hal ini berdampak langsung pada biaya operasional petani yang membengkak.
“Aspirasi kali ini memang agak berbeda, sangat kuat di sektor ketahanan pangan. Terutama keluhan soal pupuk dan Solar. Petani kita kesulitan karena untuk operasional alat pertanian mereka harus beli eceran yang harganya dua kali lipat lebih mahal,” ungkap politisi senior ini.
Selain masalah BBM dan pupuk, warga Desa Tirtajaya juga mengusulkan perbaikan infrastruktur, di antaranya:
• Pembangunan jalan lingkungan dan jalan usaha tani.
• Penambahan titik Penerangan Jalan Umum (PJU).
• Usulan bantuan hibah untuk rukun kematian.
Joko Pitoyo menegaskan bahwa seluruh poin aspirasi ini telah dicatat dan akan segera disampaikan kepada dinas terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
About the Author
