PELAIHARI NEWS — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Tanah Laut (AMPTL) mendatangi Kantor PLN ULP Pelaihari pada Kamis (2/7/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk melakukan audiensi sekaligus menyampaikan lima tuntutan terkait pemadaman listrik beruntun yang melanda wilayah Kalimantan Selatan dalam beberapa waktu terakhir.
Namun, jalannya audiensi dinilai belum memberikan jawaban konkret. AMPTL bahkan mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa lanjutan dengan skala yang lebih besar di Kantor PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kalselteng di Banjarbaru pada Selasa (7/7/2026) mendatang.
Ketua PC PMII Tanah Laut sekaligus perwakilan AMPTL, Risqi, menyatakan kekecewaannya terhadap hasil audiensi hari ini yang dinilai kurang memuaskan masyarakat terdampak.
“Kami menyampaikan beberapa tuntutan yang menurut saya kurang memuaskan responnya. Oleh karena itu, kami akan melakukan aksi kembali tanggal 7 nanti di PLN UIW Kalselteng di Banjarbaru,” ujar Risqi kepada awak media.
Lima Tuntutan Mahasiswa dan Deadline 7×24 Jam
Risqi membeberkan lima poin tuntutan utama yang dibawa oleh aliansi mahasiswa, di antaranya:
1. Permintaan Maaf Terbuka: Mendesak General Manager (GM) PLN UIW Kalselteng meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Kalsel yang terdampak pemadaman beruntun.
2. Transparansi dan Klarifikasi: Menuntut penjelasan terbuka mengenai penyebab utama gangguan sistem kelistrikan.
3. Kompensasi Kerugian: Meminta pihak PLN memberikan ganti rugi yang sepadan kepada masyarakat dan pelaku UMKM yang mengalami kerugian materiil akibat kerusakan alat elektronik.
4. Optimalisasi Kinerja: Mendesak pemulihan sistem agar pasokan listrik kembali berjalan optimal secepatnya.
5. Evaluasi Informasi Publik: Meminta PLN ULP Pelaihari mengevaluasi total sistem penyebaran informasi pemadaman di Tanah Laut yang dinilai sangat minim.
AMPTL memberikan tenggat waktu (deadline) selama 7×24 jam kepada PLN untuk merealisasikan komitmennya. Jika dalam waktu tersebut penyebaran informasi tidak membaik, mereka menuntut Manajer PLN ULP Pelaihari untuk dicopot dari jabatannya.
“Dampak ke masyarakat sangat besar, terutama para pelaku UMKM yang merugi. Masyarakat umum juga banyak yang barang elektroniknya rusak, seperti kulkas di warung saya sendiri yang sampai rusak karena tegangan tidak stabil (spaneng),” tambah Risqi.
Tanggapan PLN ULP Pelaihari: Murni Gangguan Pembangkit, Bukan Isu Batu Bara
Menanggapi tuntutan dan ancaman dicopot tersebut, Manajer PLN ULP Pelaihari, Hudaibi Hibban, memberikan klarifikasi secara langsung. Terkait permintaan maaf, Hudaibi menyatakan bahwa manajemen pusat sudah menyampaikan permohonan maaf secara berjenjang.
“Beberapa hari sebelum audiensi ini, kami sudah berkoordinasi dengan Pak GM dan Manajer UP3 Banjarmasin. Beliau menitipkan pesan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kejadian pemadaman di wilayah Kalselteng akibat gangguan PLTGU pada sistem interkoneksi tiga provinsi (Kalsel, Kalteng, Kaltim),” terang Hudaibi.
Mengenai tuntutan ganti rugi, Hudaibi memastikan PLN patuh pada regulasi baku pemerintah.
“Terkait kompensasi, PLN mengikuti aturan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025. Nanti akan dihitung oleh tim. Kompensasinya bisa berupa penambahan token saat pembelian berikutnya atau pemotongan tagihan bagi pelanggan pascabayar,” jelasnya.
Solusi Informasi Melalui Kanal Digital
Hudaibi juga berjiwa besar mengakui adanya keterlambatan penyebaran informasi pada awal-awal masa pemadaman. Sebagai bentuk evaluasi, pihaknya kini menyiapkan saluran komunikasi yang lebih masif.
“Kami memohon maaf atas keterlambatan informasi di awal. Sebelumnya kami hanya membagikan informasi lewat grup ‘PLN Menyapa’ yang berisi Camat dan Kades. Karena rekan mahasiswa merasa kurang puas, kami buatkan solusi teknologi berupa WA Channel agar informasi langsung sampai ke masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan, PLN Pelaihari dalam waktu dekat akan langsung mendatangi para camat di Tanah Laut untuk memperkuat koordinasi informasi hingga ke tingkat desa. Saat dikonfirmasi mengenai target penyelesaian gangguan interkoneksi ini, Hudaibi menyebutkan bahwa tim teknis terus mengupayakan perbaikan intensif setiap harinya.
“Informasi yang kami terima, diusahakan Juli ini selesai. Kami memohon doa dari seluruh warga Tanah Laut dan Kalsel agar perbaikan berjalan lancar. Kami juga menegaskan bahwa pemadaman ini murni karena gangguan teknis pembangkit, tidak ada hubungannya dengan isu kekurangan pasokan batu bara,” pungkas Hudaibi. (Ben)
