PELAIHARI NEWS – Keterbatasan anggaran daerah memaksa para anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk lebih selektif dalam menyusun prioritas pembangunan desa. Hal ini menjadi bahasan utama dalam agenda reses anggota DPRD Dapil 1 yang berlangsung di Desa Panggung pada Senin (27/4/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh tiga legislator, yaitu:
- Hidayat Noor (PDIP)
- Lutfi Wardhana (PPP)
- Ganti Bonata Tinambunan (PKB)
Fokus pada Skala Prioritas, Hindari Harapan Palsu
Dalam reses kali ini, fokus diskusi bergeser dari sekadar menampung seluruh keinginan warga menjadi proses penyaringan usulan yang paling mendesak. Langkah ini diambil demi menjaga transparansi dan menghindari pemberian harapan palsu kepada masyarakat.
Mengingat dana Pokok Pikiran (Pokir) yang terbatas, mengevaluasi realisasi aspirasi yang sudah ada dinilai jauh lebih realistis ketimbang terus menambah usulan baru yang berisiko tidak terakomodasi.
”Kenapa saya tidak menerima aspirasi? Karena saya mengevaluasi aspirasi-aspirasi yang disampaikan kemarin. Ulun (saya) kalau menerima lagi, kemungkinan besar tidak ter-cover,” ujar Hidayat Noor.
Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran menuntut dewan untuk menerapkan skala prioritas yang ketat. Sektor vital seperti infrastruktur pertanian, jalan permukiman, dan fasilitas pendidikan akan didahulukan karena dampaknya yang langsung menyentuh masyarakat luas.
Kawal Usulan Lewat Jalur Birokrasi OPD
Meski kuota dana pokir memiliki batasan, ketiga anggota dewan tersebut berkomitmen untuk tetap memperjuangkan kebutuhan desa melalui jalur birokrasi lain. Mereka memastikan akan mengawal aspirasi warga agar bisa masuk ke dalam Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
”Usulan pemerintah desa itu akan kami kawal sehingga di Renja Kabupaten itu juga tertera usulan-usulan tersebut, bukan di pokir saja,” tegas Hidayat.
Secara kolektif, ketiga legislator menyepakati bahwa perbaikan infrastruktur dasar—khususnya akses jalan dan sistem drainase di Desa Panggung—merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani. Langkah pragmatis ini diharapkan dapat tetap menjaga ritme perputaran ekonomi dan mobilitas warga, meskipun kondisi fiskal daerah sedang mengalami pengetatan.
About the Author
