PELAIHARI NEWS– Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus memperkuat pelayanan dan fasilitas kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi bagi masyarakat nelayan. Langkah ini dilakukan melalui penguatan data, penataan administrasi, penambahan alokasi, serta pemanfaatan teknologi digital agar penyaluran tepat sasaran dan transparan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut, M. Kusri, mengungkapkan bahwa selama periode 1 hingga 10 September 2026, pihaknya telah menerbitkan sebanyak 901 dokumen rekomendasi BBM bersubsidi yang mencakup 943 kapal nelayan.
”Berdasarkan rekapitulasi data sistem XSTAR BPH Migas Kabupaten Tanah Laut, selama periode 1–10 September 2026, DKPP telah menerbitkan 901 rekomendasi BBM bersubsidi untuk 943 kapal. Total alokasi BBM yang disalurkan mencapai 203.199 liter per bulan,” ujar M. Kusri, Jumat (11/9/26).
M. Kusri menjelaskan, besarnya angka tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan operasional BBM bersubsidi bagi nelayan di Tanah Laut sekaligus menjadi komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pelayanan sektor perikanan tangkap.
Kuota Tambahan 30 KL per Bulan Realisasi Usulan Bupati
Selain capaian penerbitan rekomendasi, M. Kusri menyampaikan berita baik terkait adanya penambahan kuota BBM solar bersubsidi sebesar 30.000 liter atau 30 Kilo Liter (KL) per bulan yang mulai direalisasikan pada September 2026.
Ia memaparkan bahwa tambahan kuota ini merupakan hasil tindak lanjut dari usulan resmi yang disampaikan oleh Bupati Tanah Laut pada surat tertanggal 9 Juni 2026, yang kemudian dikoordinasikan bersama PT Pertamina Patra Niaga.
”Sebelum adanya penambahan, volume rekomendasi yang tersedia mencapai sekitar 451.970 liter atau 451,97 KL per bulan. Dengan tambahan 30.000 liter ini, total alokasi kita meningkat menjadi sekitar 481.970 liter atau 481,97 KL per bulan,” jelas M. Kusri.
Menurutnya, penambahan alokasi ini dapat mengakomodasi kebutuhan operasional kapal nelayan yang telah terdaftar maupun yang masih dalam proses pendataan, selama memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku.
Titik Penyaluran Resmi dan Digitalisasi Pelayanan
Untuk mempermudah jangkauan dan memperluas akses pelayanan BBM nelayan, PT Pertamina Patra Niaga telah menunjuk titik penyaluran di Kabupaten Tanah Laut yang terdiri atas 3 SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) dan 10 SPBU Umum.
Nelayan yang telah memegang surat rekomendasi sah dapat melakukan pengisian BBM di titik penyaluran resmi tersebut dengan membawa dokumen pendukung untuk diverifikasi oleh pihak penyalur.
Dalam hal pelayanan, M. Kusri menegaskan bahwa DKPP Tanah Laut kini memanfaatkan integrasi teknologi digital untuk mempercepat dan menjamin keabsahan dokumen.
”Proses penerbitan rekomendasi dilakukan secara digital melalui sistem XSTAR BPH Migas untuk mendapatkan barcode. Selanjutnya, penandatanganan dokumen dilakukan via XStar Tanah Laut memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Ini bagian dari upaya kami agar prosesnya semakin cepat, tertib administrasi, mudah ditelusuri, dan akuntabel,” tegasnya.
Nelayan Sambut Positif Tambahan Kuota
Kebijakan penambahan alokasi solar bersubsidi ini disambut hangat oleh para nelayan lokal. Jumani, seorang nelayan dari Desa Tanjung Dewa, mengaku sangat terbantu dengan adanya peningkatan alokasi solar bagi operasional melaut.
”Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Tanah Laut dan DKPP yang sudah memperjuangkan tambahan solar untuk kami para nelayan. Sebelumnya kami mendapat 50 liter, sekarang menjadi 104 liter. Tambahan ini sangat membantu kami untuk memenuhi kebutuhan BBM saat melaut,” kata Jumani.
Menanggapi hal tersebut, M. Kusri menutup dengan menegaskan komitmen Pemkab Tanah Laut untuk terus membenahi kelancaran distribusi BBM nelayan.
”Pemerintah daerah terus berupaya agar pelayanan kepada nelayan semakin baik. Yang tidak kalah penting adalah memastikan data nelayan dan kapal benar-benar tertib sehingga pelayanan dapat diberikan secara tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu mendukung kelancaran aktivitas melaut, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kesejahteraan nelayan di Kabupaten Tanah Laut,” pungkas M. Kusri. (Ben)
About the Author
