PELAIHARI NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut (Tala) menegaskan komitmen kuatnya untuk mengawal penyelesaian persoalan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar bagi para nelayan di wilayah tersebut.
Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Mekanisme Penyaluran BBM Bersubsidi Jenis Solar bagi Nelayan yang berlangsung di Gedung Sarantang Saruntung, Pelaihari, pekan lalu.
Rapat penting ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Tala Khairil Anwar bersama jajaran Komisi II DPRD Tala yang dipimpin oleh Agus Prasetyo Budiono. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, serta dihadiri perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tala, pengelola Sentra Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) Kuala Tambangan, perwakilan nelayan, Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang, Kepala Desa Tabanio, beserta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Menindaklanjuti Aspirasi dan Kendala di Lapangan
Ketua Komisi II DPRD Tala, Agus Prasetyo Budiono, menyampaikan bahwa kehadiran legislatif dalam rapat ini merupakan bentuk tindak lanjut nyata atas aspirasi para nelayan. Nelayan di daerah tersebut sangat mengharapkan kemudahan akses serta kepastian ketersediaan solar subsidi demi mendukung kelancaran aktivitas melaut mereka.
Menurut Agus, Komisi II bersama DKPP Tala sebelumnya telah bergerak melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Mereka juga telah menggelar serangkaian rapat lintas sektor demi mengurai kendala distribusi solar subsidi yang selama ini terjadi di kawasan Kuala Tambangan.
“Yang terpenting adalah komunikasi dan sinkronisasi antar-pihak. Nelayan harus tetap memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Agus, Sabtu (4/7/2026).
Mengutamakan Kelancaran Melaut dan Kepatuhan Regulasi
Agus menambahkan, pihak legislatif tidak akan tinggal diam dan akan terus memantau perkembangan pembenahan sistem distribusi ini hingga tuntas.
“Komisi II akan terus mengawal proses penyelesaian persoalan ini hingga distribusi solar subsidi dapat memberikan kepastian pelayanan bagi nelayan. Target kita, mereka dapat melaut dengan nyaman tanpa harus mengabaikan aturan administrasi yang berlaku,” tambahnya.
Melalui koordinasi intensif yang terus dibangun antara pemerintah daerah, pengelola SPBUN, dan kelompok nelayan, DPRD Tala berharap dapat segera melahirkan solusi jangka panjang yang tepat. Dengan demikian, penyaluran solar subsidi di Tanah Laut ke depannya dipastikan berjalan lancar, tepat sasaran, dan sepenuhnya mematuhi regulasi yang ada.
About the Author
