PELAIHARI NEWS– Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut berkomitmen penuh untuk mengawal suara masyarakat agar masuk dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Sebanyak 1.004 Pokok Pikiran (Pokpir) DPRD kini menjadi instrumen krusial dalam menyusun arah kebijakan daerah ke depan.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Ketua DPRD Tanah Laut, H. Khairil Anwar, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Balairung Tuntung Pandang, Senin (30/3/2026). Forum strategis ini menjadi jembatan krusial antara harapan warga dan kebijakan pemerintah daerah.
Pokpir Bukan Sekadar Daftar Usulan
Dalam penyampaiannya, Ketua DPRD Tanah Laut, H. Khairil Anwar, menekankan bahwa ribuan usulan yang dihimpun oleh legislatif merupakan representasi murni dari kondisi riil di lapangan. Ia meminta pemerintah daerah tidak melihat pokpir hanya sebagai pemenuhan dokumen administratif.
“Ini adalah suara warga, berisi harapan sekaligus persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Pokpir yang dihimpun bukan sekadar daftar usulan, melainkan potret nyata kebutuhan masyarakat di lapangan,” tegas H. Khairil Anwar dengan lugas.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dari total 1.004 usulan pokpir yang masuk, sebanyak 506 di antaranya telah berhasil diverifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis.
Khairil menambahkan, fokus pembangunan dari aspirasi yang dikawal DPRD ini diarahkan pada tiga pilar utama:
- Penguatan sumber daya manusia (SDM) yang berbasis nilai-nilai keagamaan.
- Pengembangan ekonomi yang inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat.
- Tata kelola pemerintahan yang inovatif demi pelayanan publik yang lebih baik.
Sinergi dengan Program Strategis dan Sorotan Bupati
Menanggapi pengawalan ketat dari DPRD, Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, menyambut baik dan mengingatkan pentingnya menyelaraskan seluruh usulan tersebut dengan program strategis nasional. Salah satu fokus utama yang harus dikawal bersama adalah program Makan Bergizi Gratis demi masa depan generasi penerus.
Namun, di sisi lain, Bupati juga melemparkan catatan kritis terkait ironi wilayah industri yang masih memiliki angka kemiskinan tinggi. Rahmat mendorong agar perusahaan-perusahaan di Tanah Laut lebih aktif berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Daerah dengan banyak perusahaan seharusnya bisa lebih cepat keluar dari kemiskinan,” cetus Bupati.
Antisipasi Tantangan Global
Menutup jalannya Musrenbang, jajaran eksekutif dan legislatif sepakat bahwa Tanah Laut harus siap menghadapi tantangan global seperti krisis energi dan pangan. Sektor pertanian akan terus diperkuat, termasuk mempertahankan posisi Tanah Laut sebagai salah satu sentra jagung nasional.
Bagi DPRD Tanah Laut di bawah kepemimpinan H. Khairil Anwar, setiap usulan pembangunan yang diperjuangkan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan manifestasi nyata untuk menjaga ketahanan daerah dan menjawab jeritan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
About the Author
