PELAIHARI NEWS – Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut bergerak cepat merespons kondisi ekonomi daerah setelah mencatatkan angka inflasi bulanan sebesar 1,15% (mtm) pada Maret 2026, angka tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.
Langkah strategis ini dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (16/4/2026).
Fokus pada Rekomendasi Kebijakan
Wakil Bupati Tanah Laut, HM Zazuli, menekankan bahwa data inflasi tahunan sebesar 4,30% (yoy) memerlukan tindak lanjut yang nyata. Menurutnya, paparan dari Ekonom Ahli Bank Indonesia, Erwin Syafii, harus dijadikan pijakan kuat untuk menentukan arah kebijakan ke depan.
”Paparan yang disampaikan sudah sangat lengkap. Namun yang paling penting adalah rekomendasi yang dihasilkan, karena itu yang menjadi arah kebijakan kita ke depan,” ujar Wabup Zazuli.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi dengan DPRD dan lintas sektor karena menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama dalam menjaga stabilitas harga beras, cabai rawit, ikan nila, dan telur ayam ras yang menjadi penyumbang utama inflasi.
Inovasi Digital: Dashboard Real-Time
Menyadari adanya kendala perbedaan data di lapangan, Wabup Zazuli mendorong transformasi digital dalam pemantauan distribusi barang. Ia mengusulkan pembuatan sistem informasi berbasis digital yang transparan.
”Ke depan kita perlu membangun sistem informasi berbasis digital atau dashboard yang bisa diakses secara real-time. Dengan begitu, kita bisa memantau harga, pasokan, dan distribusi secara cepat dan mengambil keputusan yang lebih tepat,” ungkapnya.
Strategi Kerangka 4K dan Operasi Pasar
Pemkab Tanah Laut berkomitmen terus mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yaitu:
- Keterjangkauan Harga
- Ketersediaan Pasokan
- Kelancaran Distribusi
- Komunikasi Efektif
Sebagai langkah konkret di lapangan, pemerintah daerah akan mengintensifkan berbagai program seperti pelaksanaan pasar murah, gerakan pangan murah, serta penguatan sinergi dengan instansi terkait seperti Bulog dan Bank Indonesia.
”Kalau kita terus duduk bersama, berdiskusi, dan saling memberikan masukan seperti ini, saya yakin berbagai persoalan bisa kita selesaikan,” pungkas Zazuli.
About the Author
