PELAIHARI NEWS— Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostasan) Kabupaten Tanah Laut, Rika Amalia, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pemerataan akses internet sekaligus menjaga kondusivitas ruang digital. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Podcast Cerdik #11 yang digelar KPU Tanah Laut bertema “Menjaga Ruang Digital Pemilu dan Demokrasi yang Sehat”, bertempat di kantor KPU Tanah Laut, Kamis (16/11/2026).
Akselerasi Program GSM Buster untuk Atasi 36 Titik Blank Spot
Dalam pemaparannya, Rika mengungkapkan bahwa berdasarkan survei di 11 kecamatan, saat ini masih terdapat 36 titik blank spot di Kabupaten Tanah Laut. Guna mewujudkan janji kerja Bupati dan Wakil Bupati untuk menuntaskan wilayah tanpa sinyal, Diskominfostasan menjalankan program GSM Buster—menara penguat sinyal berukuran kecil dengan jangkauan 800 meter hingga 1 kilometer.
- Capaian 2025: Pemerintah telah mendirikan 5 titik menara penguat sinyal, termasuk di wilayah Riamadungan dan Salaman.
- Perluasan 2026: Tahun ini pembangunan berlanjut ke 9 titik baru, salah satunya di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Bumi Makmur.
Fasilitas Wi-Fi Gratis di Ruang Publik
Selain memperluas jangkauan perdesaan, pemerintah daerah juga menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis tanpa kata sandi di berbagai titik ruang publik strategis, di antaranya:
- Pasar 0 km
- Taman 0 km
- Lapangan Pertasi Kencana
- Area Palpalan Perkantoran
- RTH Hasan Basri
Masyarakat juga dipersilakan untuk melapor langsung melalui layanan resmi Diskominfostasan apabila menemui gangguan pada fasilitas tersebut.
Sinergi Literasi Digital dan Edukasi Pemilih Pemula
Pada aspek literasi, Diskominfostasan aktif bersinergi dengan KPU melalui pemanfaatan kanal resmi Media Center, media sosial (Instagram dan Facebook), serta sosialisasi tatap muka lintas dinas. Langkah ini ditujukan khusus untuk mengedukasi pemilih dari kalangan generasi milenial dan Gen Z.
Menutup sesi dialog, Rika mengimbau masyarakat agar senantiasa bijak dalam bermedia sosial serta melakukan cross-check informasi sebelum menyebarkannya guna mencegah penyebaran hoaks dan menghindari jerat hukum.
“Berbeda pilihan dan pendapat itu hak kita semua, tetapi kesantunan harus tetap dijaga. Pilihan boleh berbeda, namun kedamaian Tanah Laut tetap menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkas Rika.
