BANJARMASIN, PELAIHARI NEWS — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut bersama Bank Kalsel menggelar High Level Meeting (HLM) Evaluasi Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Tahun 2026 di Banjarmasin, Selasa (11/08/2026). Langkah ini dilakukan guna memperkuat komitmen dan efisiensi dalam digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan evaluasi tersebut diikuti oleh pimpinan perangkat daerah, camat, pemegang kuasa KKI, serta tim teknis KKI Bank Kalsel. Agenda ini ditujukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala operasional sekaligus merumuskan langkah perbaikan agar pemanfaatan KKI makin optimal.
Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut, Muhamad Amin Supriyadi, menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 117 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD.
”Melalui evaluasi penggunaan KKI Bank Kalsel ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat pemanfaatan KKI pada masing-masing SKPD, kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta langkah-langkah yang perlu kita perbaiki,” ujar Amin.
Ia menambahkan, perluasan pemanfaatan KKI oleh seluruh perangkat daerah dalam transaksi belanja daerah merupakan wujud nyata dukungan Pemkab Tanah Laut terhadap Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) melalui indikator Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Laut, Zazuli, menegaskan bahwa HLM ini bukan sekadar formalitas, melainkan momentum untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan. Pihaknya menargetkan penggunaan KKI dapat berjalan maksimal di seluruh SKPD pada tahun 2026.
”Kalau bicara efisiensi, pertama kita berhemat. Yang kedua kita jangan sembarangan. Oleh karena itu kita harus bersih dan disiplin,” tegas Zazuli.
Wabup juga menyampaikan apresiasinya kepada Bank Kalsel atas dukungan fasilitas yang diberikan. Melalui sinergi dan evaluasi berkala ini, pemanfaatan KKI diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola keuangan daerah berbasis digital.
About the Author
