PELAIHARI NEWS – Capaian positif berhasil dibukukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) dalam sektor keuangan. Hingga akhir Semester I Tahun Anggaran 2026, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tala tercatat telah menyentuh angka 52,51 persen.
Kabar baik tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tala, Andris Evony, S.STP, M.Si, saat memimpin Apel Kerja Gabungan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tala yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Tala, Senin (6/7/2026) pagi.
Apel gabungan ini diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tala. Dalam amanatnya, Andris menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, seluruh kepala SKPD, serta jajaran atas dukungan dan sinergi yang luar biasa dalam mendongkrak pendapatan daerah.
”Sejak tanggal 30 Juni yang menandai berakhirnya Semester I Tahun 2026, pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut telah mencapai 52,51 persen. Ini merupakan keberhasilan kita bersama yang tidak lepas dari kerja sama seluruh SKPD dalam mengoptimalkan potensi pendapatan, khususnya retribusi daerah,” ujar Andris Evony.
Rincian Angka Pendapatan Daerah Tala
Secara mendalam, Andris memaparkan bahwa dari total target pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp1,7 triliun, per 30 Juni 2026 telah terealisasi sebesar Rp927,1 miliar.
Rincian dari realisasi tersebut meliputi:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mencapai Rp132,6 miliar atau sebesar 50,32 persen dari target yang ditetapkan senilai Rp293,5 miliar.
- Dana Transfer (Pemerintah Pusat dan Provinsi): Terealisasi sebesar Rp770,6 miIiar atau sekitar 51,31 persen dari target sebesar Rp1,5 triliun.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Menyumbang angka sebesar Rp23,8 miliar.
ASN Harus Jadi Pelopor dan Teladan Pajak
Di hadapan ratusan peserta apel, Kepala Bapenda juga memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya kepatuhan pajak. Ia mengingatkan agar seluruh ASN bisa menjadi role model atau teladan bagi masyarakat luas dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Menurutnya, sebagai bagian dari pemerintahan, ASN memiliki peran krusial sebagai contoh sekaligus motor penggerak di tengah-tengah masyarakat demi meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan membayar pajak.
”Kami mengimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar menjadi contoh dan pemicu bagi masyarakat dalam melunasi kewajiban PBB-P2 tepat waktu,” tegasnya.
Fokus Anggaran Efektif dan Skala Prioritas
Selain membahas pendapatan, mantan Camat Pelaihari ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di tengah kondisi fiskal yang dinilai kian dinamis.
Andris mengungkapkan sebuah catatan penting, di mana dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi diperkirakan tidak lagi mengalami peningkatan signifikan pada masa-masa mendatang, bahkan ada kecenderungan menurun.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah agar lebih cermat, matang, dan bijaksana dalam menyusun serta melaksanakan program kerja dengan mengedepankan skala prioritas yang menyentuh langsung kepentingan publik. Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas.
”Yang terpenting bukan sekadar besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan bagaimana setiap rupiah yang digunakan mampu memberikan nilai strategis bagi peningkatan pelayanan publik, mendukung pencapaian visi dan misi daerah, serta menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” pungkas Andris.
About the Author
