PELAIHARI NEWS- Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) menegaskan komitmennya dalam memperkuat perekonomian daerah melalui penguatan permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Kalsel.
Wakil Bupati Tala, HM Zazuli, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Tala yang digelar di Gedung DPRD, Kamis (16/10), saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel.
“Tantangan ekonomi ke depan semakin besar, dan BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dengan penyertaan modal ini, kita ingin memperkuat posisi Bank Kalsel agar bisa lebih aktif mendukung kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Zazuli.
Target Modal Capai Rp388 Miliar hingga 2030
Dalam pemaparannya, Zazuli menjelaskan bahwa hingga akhir 2024, Pemkab Tala telah menginvestasikan Rp138,69 miliar sebagai penyertaan modal di Bank Kalsel. Pada tahun anggaran 2025, direncanakan tambahan Rp50 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp188,69 miliar — setara 5,95% dari total saham.
Raperda yang diajukan kali ini mencakup rencana penambahan penyertaan modal sebesar Rp200 miliar lagi, yang akan dilakukan secara bertahap mulai 2026 hingga 2030. Dengan demikian, total penyertaan modal Pemkab Tala ke Bank Kalsel akan mencapai Rp388,69 miliar pada akhir 2030.
Fokus ke UMKM dan Koperasi
Lebih lanjut, Zazuli meminta agar ke depan Bank Kalsel lebih memprioritaskan penyaluran modal usaha kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat sektor ekonomi produktif serta membuka lebih banyak lapangan kerja.
“Kita ingin Bank Kalsel semakin aktif mendorong pertumbuhan UMKM dan koperasi. Sektor ini sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Selain Raperda penyertaan modal, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan penyampaian dua Raperda Inisiatif DPRD, yaitu:
Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan
Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Kedua raperda ini dinilai penting untuk memperkuat aspek pelayanan publik dan tanggung jawab dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan di Tanah Laut
About the Author
