PELAIHARI NEWS– Menanggapi aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang bersama sejumlah nelayan di depan Kantor DPRD Tanah Laut, Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Tanah Laut, Gentry Yuliantono, memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran sejumlah anggota dewan pada Senin (18/5/2026).
Gentry menyampaikan bahwa para anggota DPRD saat ini tengah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah untuk kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna membahas persoalan kelangkaan solar yang terjadi.
“Dan ada juga sebagian yang memang kunjungan kerja karena sudah terjadwal sejak jauh-jauh hari,” ujar Gentry. Kunjungan tersebut disebut sebagai upaya mencari langkah strategis dalam penanganan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, rombongan anggota dewan telah berangkat sejak Minggu sore. Sementara itu, surat pemberitahuan terkait rencana aksi demonstrasi baru diterima pada Minggu malam.
“Anggota dewan berangkat sejak Minggu sore untuk agenda dinas luar membahas persoalan kelangkaan solar. Sedangkan pemberitahuan demo masuk pada Minggu malam,” ujarnya. Ia menegaskan agenda dinas tersebut telah dijadwalkan sebelumnya dan bukan merupakan bentuk menghindari aksi maupun aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut, Hj. Marni, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Senin (18/5/2026) malam, memberikan penjelasan lebih rinci mengenai agenda di Jakarta. Ia menekankan bahwa DPRD justru melakukan gerakan “jemput bola” secara cepat untuk merespons jeritan para nelayan sebelum aksi demonstrasi tersebut pecah.
Hj. Marni menjelaskan, kunjungan kerja ke kementerian ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tala H. Khairil Anwar, Wakil Ketua Muslimin, Ketua Komisi II H. Agus Budiono dan anggota DPRD lainnya serta didampingi oleh dinas terkait (DKPP) dan lima kepala desa pesisir sekaligus, yaitu Kepala Desa Tabunio, Kuala Tambangan, Pagatan Besar, Batakan, dan Asam-Asam.
“Alhamdulillah, sambutan dari pihak KKP sangat bagus dan antusias. Mereka merespons cepat apa yang kami bawa, baik itu terkait program Kampung Nelayan maupun kuota BBM solar subsidi,” ujar Hj. Marni.
Ia menambahkan, program Kampung Nelayan yang diusulkan dan mendapat lampu hijau untuk ditindaklanjuti berada di kawasan Muara Asam-Asam dan Kuala Tambangan. Terkait masalah solar, DPRD mendesak kementerian agar segera mengambil langkah strategis koordinatif bersama BPH Migas dan Pertamina agar armada kapal nelayan tidak sampai mogok melaut karena kelangkaan BBM.
“Kami berjuang di sini agar tidak ada kapal nelayan yang parkir (bersandar) hanya karena kesulitan solar. Masalah solar subsidi ini dampaknya sangat luas ke seluruh lapisan masyarakat pesisir. Jadi, sebelum ada demo di daerah, kami di DPRD sebenarnya sudah langsung bergerak cepat menjemput bola ke pusat begitu isu ini mencuat,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen jangka panjang di daerah, Hj. Marni membeberkan bahwa DPRD Tala berencana segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada bulan depan.
“Sepulang dari sini, kami akan jadwalkan RDP dengan mengundang pihak Pertamina dan seluruh stakeholder terkait untuk mengawal distribusi solar subsidi ini agar tepat sasaran,” tambahnya.
Disisi lain, massa aksi unjuk rasa mengalami kekecawaan setelah mendapati kantor DPRD kosong, yang memicu tudingan bahwa dewan tidak responsif.
Kecewa, massa melakukan penyegelan dengan membentangkan spanduk bertuliskan, “Kantor Ini Disegel Rakyat, Kantor Kosong.” Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan tuntutan terkait karut-marut BBM subsidi nelayan yang tak kunjung tuntas, sekaligus mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik mafia solar di Tanah Laut.
Menanggapi penyegelan tersebut, Hj. Marni mengaku sedikit menyayangkan adanya narasi yang menyebut dewan “kabur” atau tidak peduli. Menurutnya, ada miskomunikasi karena surat pemberitahuan aksi yang terlambat masuk, sementara dewan sudah berada di Jakarta untuk memperjuangkan substansi yang sama dengan tuntutan mahasiswa.
Pihak Sekretariat DPRD pun memastikan bahwa seluruh aspirasi dan berkas tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi pada Senin siang telah diterima dengan baik oleh sekretariat, dan dipastikan akan langsung diteruskan kepada pimpinan serta anggota dewan untuk ditindaklanjuti segera setelah agenda kunjungan kerja dari kementerian selesai dilaksanakan. (Ben)
About the Author
